interpnn – Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto menyampaikan dua catatan utama. Ia menilai sejumlah program pemerintah layak diapresiasi, namun tetap membutuhkan evaluasi dalam pelaksanaannya.
Utut menyebut rekonsiliasi nasional sebagai langkah awal yang positif. Ia juga menyinggung beberapa program yang disebut pro rakyat, seperti Danantara, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program tersebut, menurutnya, menunjukkan niat baik pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Kita menghargai niat baik presiden dimulai dari rekonsiliasi nasional. Langkah-langkah itu menurut saya pro banget rakyat,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu dibenahi, terutama pada program MBG.
Utut menilai persoalan teknis tidak mengurangi arah kebijakan yang sudah tepat. Ia menekankan bahwa perbaikan proses dan unit pelaksana akan menentukan keberhasilan tujuan sosial ekonomi. Menurutnya, cita-cita menghadirkan sosialisme ala Indonesia yang menyejahterakan rakyat bisa tercapai jika penyempurnaan dilakukan.
Selain itu, Utut mendukung rencana Indonesia bergabung dengan BRICS. Ia memandang langkah ini dapat memperluas pasar bagi produk lokal dan memperkuat posisi ekonomi nasional. Menurut data IMF 2024, negara anggota BRICS menyumbang lebih dari 32 persen PDB global berdasarkan paritas daya beli.
“Kalau konsep kita masuk ke BRICS, hemat saya juga sangat oke, memperluas pangsa pasar produk Indonesia,” ujarnya.
Ke depan, dua catatan dari PDIP ini menjadi sorotan penting. Pemerintah diharapkan mampu menjaga konsistensi kebijakan inklusif sambil memperkuat eksekusi teknis di lapangan.
Baca Juga: ” Keracunan Makanan Pentinganya Pertolongan Pertama“
Utut PDIP Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis dan Dorong Evaluasi
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Ia menekankan evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.
Pernyataan itu disampaikan Hasto usai mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada acara “Pengelolaan Biodiversitas dan Penguatan HKI untuk Masa Depan Berkelanjutan” di Yogyakarta, Rabu (1/10/2025). Acara ini merupakan hasil kerja sama Universitas Gadjah Mada dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Hasto menjelaskan, Komisi DPR RI dan Fraksi PDIP turut berinisiatif membantu pemerintah mengevaluasi MBG. Evaluasi bertujuan memastikan program mampu meningkatkan jaminan gizi anak-anak, sekaligus mendukung kecerdasan dan produktivitas generasi muda.
“Dari hasil kajian-kajian rakyat, memang diperlukan upaya meningkatkan intelektualitas dan jaminan gizi cukup bagi anak-anak kita,” ujar Hasto. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hasto, evaluasi berkala adalah hal wajar dan penting untuk menyempurnakan pelaksanaan program. Dengan perbaikan teknis, MBG dapat lebih efektif mendidik generasi muda dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024 menunjukkan sekitar 18 persen anak usia sekolah di Indonesia mengalami kekurangan gizi, sehingga program seperti MBG memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas belajar.
Hasto menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa langkah evaluasi ini akan membuat MBG lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Program diharapkan mampu terus meningkatkan kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Baca Juga: “Program MBG: Evaluasi SOP dan Pengawasan Jadi Isu Baru MBG“
Leave a Reply