interpnn – Kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkat signifikan dalam tiga pekan terakhir. Lonjakan ini menyita perhatian karena mayoritas korban adalah pelajar sekolah dasar dan menengah.
Sebaran kasus terjadi di berbagai provinsi, dengan lebih dari 70 insiden tercatat sejak awal bulan. Total korban mencapai ribuan siswa. Sebagian besar mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Di sejumlah kejadian, muncul ruam dan kejang, meski tidak menyebabkan kondisi kritis.
“Penanganan medis dilakukan segera dan sebagian besar siswa boleh pulang di hari yang sama,” ungkap seorang pejabat dinas kesehatan daerah yang enggan disebut namanya. Beberapa korban sempat dirawat selama beberapa hari sebelum dipulangkan.
Kementerian kesehatan dan pemerintah daerah kini melakukan investigasi menyeluruh. Fokus pengawasan mencakup bahan baku makanan, proses distribusi, dan kesiapan lembaga pelaksana di tiap wilayah. Data sementara mengindikasikan adanya perbedaan kualitas pengawasan antar daerah.
Meski belum ada korban jiwa, tekanan publik meningkat. Program MBG dirancang sebagai upaya memperbaiki gizi pelajar, sehingga kasus berulang dianggap mengancam kepercayaan publik. Pengamat kesehatan mendorong pemerintah menerapkan standar higienitas yang sama di semua sekolah penerima manfaat.
Evaluasi menyeluruh diperkirakan akan mempengaruhi skema distribusi di masa depan. Pemerintah juga mempertimbangkan pelibatan lebih ketat lembaga pengawasan pangan. Jika penguatan sistem dilakukan cepat, potensi kejadian serupa dapat ditekan.
Baca Juga: “iPhone 17 Series dan iPhone Air Resmi Masuk Indonesia“
Temuan MBG Versi BGN Ungkap Celah SOP dan Kualitas SPPG Baru
Badan Gizi Nasional (BGN) mengidentifikasi sumber utama lonjakan kasus keracunan makanan dalam Program MBG berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Hingga 1 Oktober 2025, ada 10.012 SPPG aktif di berbagai wilayah.
Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, sebagian besar insiden terjadi karena SDM SPPG baru belum memiliki pengalaman cukup. “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujarnya.
Pelaksanaan SOP juga ditemukan tidak konsisten. Dadan mencontohkan pembelian bahan baku yang seharusnya dilakukan dua hari sebelum penyajian, justru dilakukan empat hari sebelumnya. Proses memasak dan distribusi pun kadang mencapai lebih dari enam jam, padahal batas maksimal hanya empat jam.
“Kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak melalui SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan,” tegas Dadan. Ia juga mengungkap bahwa beberapa SPPG mengganti supplier bahan baku tanpa izin, sehingga kualitas penyedia baru tidak sebanding dengan pemasok resmi. Dampaknya, muncul reaksi alergi pada 338 penerima manfaat.
Kondisi dapur menjadi sorotan tambahan. Banyak fasilitas tidak memiliki sanitasi layak. “Dari kejadian di berbagai tempat, nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik,” kata Dadan.
Sebagai langkah korektif, pemerintah mewajibkan setiap SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Pengecekan berkala juga akan diterapkan. “Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi itu syarat, tetapi setelah peristiwa terjadi ya sekarang harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” ujar Menko Zulhas di Kemenkes akhir pekan lalu.
Pengawasan lanjutan diperkirakan akan memperketat proses distribusi dan pelatihan SDM agar mencegah kasus serupa.
Baca Juga : “Prabowo Ulang Sejarah Diplomasi Prof Sumitro di Sidang PBB“
Leave a Reply