interpnn – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini muncul setelah sejumlah laporan keracunan yang diduga berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aturan baru menegaskan pentingnya kendali mutu yang lebih profesional dan terukur.
Setiap dapur SPPG kini wajib dipimpin oleh dua chef bersertifikasi. Satu chef akan ditunjuk oleh BGN, sementara chef lainnya disediakan oleh mitra pelaksana program. Penempatan dua chef diharapkan memperkuat pengawasan menu, proses masak, dan sanitasi dapur. Langkah ini juga bertujuan menutup celah kelalaian yang dapat memicu masalah kesehatan.
“Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Ia menjelaskan bahwa peran ganda chef akan membagi tanggung jawab secara lebih seimbang. BGN akan memastikan standar pemerintah diterapkan, dan mitra akan bertanggung jawab pada pelaksanaan teknis harian.
Kasus keracunan yang terjadi sebelumnya melibatkan puluhan penerima MBG di beberapa wilayah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 30 kejadian serupa dilaporkan dalam tiga bulan terakhir. Situasi ini mendorong evaluasi mendalam dari sisi pengelolaan dan distribusi makanan.
BGN menyatakan bahwa penerapan aturan baru akan disertai pelatihan tambahan. Standar operasional kebersihan, pengolahan bahan baku, dan pengawasan menu akan diperbarui. Ke depan, pengawasan gabungan antara BGN dan pemerintah daerah juga akan diperkuat.
Kebijakan ini diharapkan memperbaiki citra program MBG sekaligus mencegah insiden serupa. BGN menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kepatuhan seluruh pihak terhadap protokol baru.
Baca Juga : “Moonton Luncurkan Project NEXT 2025 dengan 4 Map Baru“
BGN Fokuskan Bahan MBG pada Produksi Lokal dan Non-Pabrikan
Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat kebijakan penggunaan bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini muncul setelah evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok menu yang dinilai masih banyak bergantung pada produk olahan pabrik. Fokus baru ini ditujukan untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar dapur SPPG.
BGN menegaskan bahwa seluruh menu MBG akan mengutamakan produksi lokal. Produk roti, lauk, dan bahan pendukung lainnya akan dibuat oleh warga setempat, terutama para ibu dari penerima manfaat. Model ini diharapkan mendukung pendapatan keluarga dan memastikan bahan makanan lebih segar serta terpantau.
“Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Ia mencontohkan bahwa roti MBG akan diproduksi langsung oleh ibu-ibu murid agar manfaat ekonomi kembali ke masyarakat.
Implementasi kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi wilayah. Untuk daerah tanpa akses produksi susu, penggunaan produk kemasan akan diizinkan sementara. Namun, toleransi ini tidak berlaku untuk bahan lain yang dapat diproduksi secara lokal.
“Kecuali ada susu yang di mana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir,” tegas Nanik.
Kebijakan ini diharapkan menciptakan rantai pasok yang lebih mandiri dan terukur. Ke depan, BGN menargetkan sinergi dengan koperasi, UMKM pangan, dan kelompok masyarakat untuk menjaga kualitas makanan MBG sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Baca Juga : “Tarif Cukai Rokok Naik, Pemerintah Umumkan Aturan Baru“
