interpnn.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah mempercepat dan meratakan cakupan imunisasi nasional.
Permintaan itu muncul setelah meningkatnya kasus campak di Indonesia.
Ia menyoroti posisi Indonesia yang berada pada peringkat kedua dunia dalam kejadian luar biasa campak.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Nurhadi menegaskan percepatan imunisasi campak harus menjadi prioritas nasional.
Langkah itu penting untuk mencegah potensi wabah yang lebih luas.
Ia menjelaskan bahwa cakupan imunisasi minimal 95 persen bukan sekadar target administratif.
Angka tersebut merupakan ambang batas pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity.
“Target 95 persen bukan sekadar angka administratif,” ujar Nurhadi di Jakarta, Selasa.
Ia menekankan bahwa kekebalan kelompok melindungi anak-anak yang belum bisa divaksin.
Nurhadi mengingatkan bahwa daerah dengan cakupan rendah berisiko tinggi mengalami wabah.
Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak penularan campak.
Campak merupakan penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi.
Virus ini menyebar sangat cepat melalui percikan droplet saat batuk atau bersin.
Gejala campak meliputi demam tinggi, ruam kulit, batuk, dan radang mata.
Pada kasus berat, campak dapat menyebabkan pneumonia dan radang otak.
Organisasi kesehatan dunia menyebut imunisasi sebagai metode paling efektif mencegah campak.
Vaksin campak telah digunakan secara luas dan terbukti aman.
Nurhadi menilai peningkatan kasus menunjukkan cakupan imunisasi belum merata.
Beberapa kabupaten dan kota masih berada di bawah target nasional.
Ia menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap program imunisasi rutin.
Selama pandemi, banyak layanan kesehatan dasar mengalami gangguan.
Akibatnya, cakupan imunisasi anak sempat menurun signifikan.
Pemulihan layanan hingga kini belum sepenuhnya optimal di semua daerah.
Selain pandemi, Nurhadi juga menyinggung ketimpangan akses layanan kesehatan.
Daerah terpencil dan kepulauan menghadapi kendala distribusi vaksin dan tenaga medis.
Ia juga mengingatkan bahaya misinformasi terkait vaksin.
Informasi keliru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat edukasi publik berbasis data ilmiah.
Komunikasi risiko harus dilakukan secara konsisten dan transparan.
DPR akan mendorong Kementerian Kesehatan melakukan percepatan imunisasi nasional.
Langkah tersebut mencakup penguatan sistem surveilans penyakit menular.
Respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa harus menjadi standar operasional.
Deteksi dini dapat mencegah penyebaran kasus lebih luas.
“Kami akan memastikan distribusi vaksin dan tenaga kesehatan merata,” kata Nurhadi.
Ia menegaskan target 95 persen harus tercapai di setiap kabupaten dan kota.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting.
Pelaksanaan program imunisasi bergantung pada kesiapan pemerintah daerah.
Nurhadi meminta evaluasi menyeluruh terhadap hambatan lapangan.
Ia menilai evaluasi dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
Program imunisasi nasional telah berjalan selama beberapa dekade.
Indonesia pernah mencapai eliminasi campak di beberapa wilayah.
Namun, penurunan cakupan vaksinasi dapat memicu kemunculan kembali wabah.
Fenomena ini juga terjadi di sejumlah negara lain.
Para ahli epidemiologi menekankan pentingnya cakupan merata, bukan hanya angka nasional.
Kesenjangan kecil antarwilayah dapat menjadi celah penyebaran virus.
Nurhadi menegaskan percepatan imunisasi bukan soal peringkat global.
Langkah itu merupakan komitmen negara melindungi kesehatan anak-anak.
Ia berharap pemerintah mengambil tindakan konkret dalam waktu dekat.
Kebijakan berbasis data dan penguatan layanan primer menjadi kunci keberhasilan.
DPR berkomitmen mengawal kebijakan kesehatan melalui fungsi pengawasan.
Sinergi lintas sektor diperlukan untuk mencapai target imunisasi nasional.
Dengan percepatan yang terencana, Indonesia dapat menekan risiko wabah campak.
Perlindungan generasi muda harus menjadi prioritas utama kebijakan kesehatan publik.
