interpnn – China Terapkan Pajak PPN pada obat dan alat kontrasepsi mulai Januari. Kebijakan ini menjadi langkah baru pemerintah untuk memperbaiki tren kelahiran yang terus menurun.
Revisi Undang-Undang PPN menetapkan tarif 13 persen untuk produk kontrasepsi. Tarif ini mengakhiri masa bebas pajak sejak 1993. Kebijakan tersebut muncul ketika pemerintah mengalihkan fokus dari pembatasan kelahiran menuju peningkatan populasi. Pemerintah juga membebaskan PPN untuk layanan pengasuhan anak, perawatan lansia, disabilitas, dan layanan terkait pernikahan.
China menghadapi tekanan besar akibat percepatan penuaan penduduk. Populasinya turun selama tiga tahun berturut-turut. Total kelahiran pada 2024 hanya 9,54 juta. Angka ini jauh lebih rendah dibanding 18,8 juta kelahiran pada satu dekade lalu. Pemerintah merilis berbagai kebijakan pronatal, termasuk bantuan uang tunai, cuti melahirkan yang lebih panjang, dan perluasan layanan daycare.
Para ahli menilai tantangan terbesar berasal dari biaya hidup. Laporan YuWa Population Research Institute menyebut biaya membesarkan anak di China dapat mencapai 538.000 yuan. Biaya ini membuat banyak anak muda menunda pernikahan atau menolak memiliki anak. Kondisi ekonomi yang melemah dan persaingan kerja yang ketat turut memperburuk situasi.
Demografer YuWa, He Yafu, menilai langkah pajak ini lebih bersifat simbolis. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak akan mengubah kondisi secara cepat. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah membangun lingkungan yang lebih ramah keluarga. Pemerintah juga menyiapkan pedoman baru untuk menekan aborsi non-medis.
China diperkirakan akan terus menambah insentif bagi keluarga muda. Pemerintah berharap kebijakan terpadu mampu memperlambat penurunan populasi dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Baca Juga : “Bea Cukai Bahas Wacana Pembekuan dan Reformasi Layanan“
China Terapkan Pajak : Kekhawatiran Meningkat Saat China Tetapkan PPN Kontrasepsi di Tengah Lonjakan Kasus HIV
China mulai mengenakan PPN pada kontrasepsi di saat kasus HIV meningkat. Lonjakan ini menimbulkan kekhawatiran baru terkait kesehatan publik dan akses perlindungan seksual.
Pusat Pengendalian Penyakit Negara mencatat kenaikan signifikan kasus HIV dan AIDS. Angkanya melonjak dari 0,37 menjadi 8,41 per 100.000 orang pada 2002–2021. Para ahli menyebut minimnya pendidikan seksual dan stigma sosial sebagai penyebab utama. Sebagian besar kasus baru terjadi melalui hubungan seks tanpa pengaman.
Kebijakan PPN memicu perdebatan di platform Weibo. Banyak pengguna menilai harga kondom yang lebih tinggi dapat menurunkan penggunaan alat pengaman. Kekhawatiran muncul karena penurunan penggunaan kondom berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit menular seksual. Seorang pengguna menulis bahwa kenaikan harga tidak bijak ketika infeksi HIV meningkat di kalangan anak muda. Komentar ini menyoroti risiko kebijakan yang kurang mempertimbangkan dampak kesehatan.
Sebagian pengguna lain mengkritik kebijakan ini sebagai langkah yang tidak efektif. Mereka berpendapat bahwa harga bukan faktor utama yang memengaruhi keputusan memiliki anak. Seorang pengguna bertanya bagaimana seseorang dapat membesarkan anak jika membeli kondom saja sulit. Kritik ini menggambarkan dilema kebijakan yang bertujuan mendorong kelahiran namun berpotensi menimbulkan dampak kesehatan.
China menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebijakan pronatal dan kesehatan publik. Pemerintah diperkirakan akan meninjau kembali dampak kebijakan ini jika kasus penyakit menular seksual terus naik. Para ahli menilai integrasi pendidikan seksual, akses alat kontrasepsi terjangkau, dan kampanye kesehatan dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko jangka panjang.
Baca Juga : “Anak Riza Chalid Didakwa Rugikan Negara Rp2,9 T“
