interpnn – China meminta Amerika Serikat menghentikan ancaman tarif baru dan kembali ke jalur negosiasi. Beijing menegaskan bahwa tekanan sepihak hanya akan memicu respons balasan dan memperburuk hubungan dagang kedua negara.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana tarif tambahan 100 persen untuk produk China. Kebijakan ini juga mencakup kontrol ekspor atas seluruh perangkat lunak penting mulai 1 November. Trump mengeluarkan pengumuman tersebut usai mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.
Langkah AS dipicu oleh beberapa kebijakan baru dari China. Beijing memberlakukan biaya pelabuhan tambahan untuk kapal AS, membuka investigasi antimonopoli terhadap Qualcomm Inc., serta membatasi ekspor tanah jarang dan material strategis lainnya. Pemerintah China menyebut tindakannya bersifat defensif dan merupakan respons atas pembatasan baru dari AS sejak perundingan di Madrid pada September.
Departemen Perdagangan AS sebelumnya memperluas kontrol ekspor untuk menutup celah pengiriman chip mutakhir ke China. Kebijakan teknologi tersebut dinilai China sebagai hambatan yang disengaja terhadap kemajuan industrinya.
“Kebiasaan mengancam tarif tinggi bukan cara tepat menjalin hubungan dengan China,” ujar Kementerian Perdagangan dalam pernyataannya. Mereka menambahkan bahwa jika Washington tetap bersikeras, Beijing akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingannya.
Konflik dagang kedua negara sebelumnya memicu volatilitas pasar global pada 2018–2019. Jika eskalasi terus berlanjut, rantai pasok teknologi, manufaktur, dan komoditas strategis berpotensi terganggu. Analis memperkirakan ketegangan ini bisa memengaruhi negosiasi bilateral dan agenda ekonomi Asia dalam beberapa bulan ke depan.
Baca Juga: “Komdigi Tegaskan Pentingnya Memilah Kritik Politik dan Provokasi“
China Tanggapi Tarif AS China dengan Desakan Negosiasi
China memperluas kontrol atas ekspor tanah jarang dan material strategis menjelang meningkatnya tensi dagang dengan Amerika Serikat. Kebijakan ini berdampak pada berbagai industri global yang bergantung pada komponen tersebut.
Beijing mewajibkan izin ekspor bagi perusahaan asing yang menggunakan tanah jarang dari China, meski hanya dalam jumlah kecil. Peralatan dan teknologi pemrosesan material tersebut juga masuk dalam pengawasan dengan dalih keamanan nasional. Kebijakan ini diumumkan pada Kamis dan mulai mengubah pola distribusi global.
Wakil Presiden AS JD Vance menanggapi langkah tersebut dengan keyakinan bahwa Washington memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Ia menyatakan pemerintahan Donald Trump akan bersikap rasional jika Beijing melakukan hal yang sama. “Jika mereka merespons dengan agresif, Presiden Amerika Serikat memiliki lebih banyak kartu daripada Republik Rakyat Tiongkok,” ujarnya dalam wawancara televisi.
Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa kontrol ini bukan larangan ekspor. Permohonan yang memenuhi aturan akan disetujui. China juga menyampaikan bahwa negara-negara terkait telah diberi pemberitahuan melalui mekanisme dialog bilateral sebelum kebijakan dirilis.
Menurut Beijing, dampak kebijakan ini terhadap rantai industri dan pasokan telah dihitung secara matang. Pemerintah yakin pengaruhnya terbatas dan tetap membuka ruang dialog ekspor dengan negara lain untuk menjaga stabilitas global.
Langkah China muncul bersamaan dengan tarif pelabuhan baru untuk kapal-kapal AS. Kebijakan ini bertepatan dengan rencana Washington mengenakan biaya tambahan terhadap kapal besar asal China yang berlabuh di pelabuhan Amerika. Eskalasi kebijakan kedua negara diprediksi memengaruhi sektor teknologi, otomotif, dan pertahanan dalam waktu dekat.
Baca Juga: “Perang Gaza 2 Tahun: AS Salurkan Bantuan Militer Rp360 T“
Leave a Reply