interpnn.com – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan prioritas utama adalah mempercepat warga terdampak bencana menempati hunian layak. Fokus ini bertujuan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda darurat dan bisa kembali beraktivitas normal.
“Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Mereka harus segera keluar dari tenda,” kata Tito di Jakarta, Rabu. Hunian yang disiapkan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang, berat, hingga rumah yang hilang total.
Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Berjalan Cepat
Satgas PRR menargetkan pembangunan 17.036 unit hunian sementara di provinsi terdampak bencana. Hingga kini, 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah rampung di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Pemerintah menyediakan berbagai opsi bagi warga, termasuk pembangunan langsung oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sewa kontrak, atau tinggal sementara di rumah keluarga. Program Dana Tunggu Hunian (DTH) juga diberikan, sebesar Rp600 ribu per bulan, dibayarkan sekaligus Rp1,8 juta untuk tiga bulan pertama, lengkap dengan perabot dan stimulan ekonomi.
Langkah ini diharapkan mempercepat kemandirian warga pascabencana dan meminimalkan gangguan ekonomi akibat kehilangan tempat tinggal.
Target Hunian Tetap (Huntap) dan Relokasi
Selain huntara, pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi fokus Satgas PRR, dengan target 15.719 unit. Untuk rumah rusak berat, warga yang berada di lokasi aman bisa membangun kembali di tanah milik sendiri. Sementara warga di zona rawan mendapat relokasi berkelompok di satu kompleks yang dibangun Kementerian PKP.
“Bagi warga yang ingin tinggal berkelompok, kami bangun satu kompleks lengkap oleh Kementerian PKP,” jelas Tito. Langkah ini juga mempermudah pengelolaan fasilitas umum dan keamanan di wilayah rawan bencana.
Kolaborasi Kunci Pemulihan
Keberhasilan percepatan hunian pascabencana tidak lepas dari kolaborasi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah. Koordinasi ini memastikan semua target terpenuhi tepat waktu, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatera.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memantau akses jalan, distribusi bantuan logistik, serta layanan kesehatan di lokasi bencana. Strategi terpadu ini mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga warga terdampak bisa kembali mandiri.
Baca juga: “DPR Soroti Pentingnya BPJS PBI Tepat Sasaran bagi Warga”
Harapan untuk Warga dan Ekonomi Lokal
Penyediaan hunian yang layak diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mendorong stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya huntara dan huntap, warga dapat melanjutkan aktivitas ekonomi, anak-anak kembali bersekolah, dan komunitas lokal pulih lebih cepat.
Tito menekankan, percepatan pembangunan hunian pascabencana adalah bagian dari strategi nasional agar pemulihan Sumatera pascabencana berjalan menyeluruh. “Kita ingin warga kembali hidup normal dan ekonomi lokal segera bangkit,” ujarnya.
Dengan progres pembangunan yang terus meningkat, Satgas PRR optimistis seluruh target hunian bisa tercapai sesuai rencana, sekaligus memastikan masyarakat Sumatera terdampak bencana bisa menempati rumah yang aman dan layak.
Jumlah hunian sementara maupun tetap yang dibangun serta dukungan pemerintah menjadi bukti nyata komitmen percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Baca juga: “358 Unit Huntara Dikebut untuk Korban Bencana Agam Jelang Ramadhan”
