interpnn – Pemulihan Lahan Bencana Pemerintah membuka opsi mengalihkan program cetak sawah untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan ini diambil untuk menjaga produksi pangan agar tetap stabil pascabencana.
Direktur Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menjelaskan bahwa anggaran cetak sawah tersedia setiap tahun melalui APBN. Ia menegaskan bahwa pemerintah dapat memindahkan fokus penggunaan anggaran sesuai kebutuhan daerah terdampak. Setiap tahun lokasi program berbeda, sehingga pengalihan ke Sumatera tidak membutuhkan anggaran baru.
Tri menyampaikan bahwa pemulihan lahan pascabencana dapat menjadi prioritas kementerian terkait. Ia menekankan bahwa Kementerian Pertanian dapat mengarahkan seluruh program cetak sawah untuk memulihkan area yang rusak. “Tinggal kementerian pertanian memfokuskan untuk tahun depan memulihkan lahan yang ada di wilayah bencana dulu,” kata Tri.
Pengalihan anggaran ini dinilai penting karena bencana di Sumatera berdampak serius pada lahan pertanian dan ketahanan pangan lokal. Data sementara menunjukkan beberapa kabupaten mengalami kerusakan lahan yang signifikan. Tanpa rehabilitasi cepat, produksi komoditas utama dapat menurun.
Langkah pemerintah ini diharapkan mempercepat pemulihan sektor pertanian dan membantu petani kembali berproduksi. Pemerintah juga menyiapkan opsi pendampingan teknis untuk memastikan hasil pemulihan lebih optimal. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi fondasi awal dalam rencana jangka panjang penataan ulang lahan pertanian pascabencana di Sumatera.
Baca Juga : “Badan Gizi Nasional Pangkas Insentif Fasilitas MBG“
Anggaran Cetak Sawah Dapat Dialihkan untuk Pemulihan Lahan Pascabencana
Pemerintah memastikan anggaran cetak sawah tahun depan dapat dialihkan untuk memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat bencana di Sumatera. Kebijakan ini menjadi opsi cepat untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Tri Budhianto, Direktur Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa dana cetak sawah sudah tersedia dalam APBN. Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran dapat difokuskan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan pemulihan. “Anggaran cetak sawah untuk optimalisasi lahan bisa dikerahkan dan locus-nya difokuskan ke sana dulu,” kata Tri.
Namun, Tri mengingatkan bahwa tidak semua lahan pascabencana bisa langsung dijadikan sawah atau lahan tanam. Ia menyebut kondisi lapangan sering memerlukan penanganan khusus sebelum lahan siap digunakan. “Tidak semua lahan bisa dijadikan tempat menanam. Itu pasti ada treatment-nya,” ujarnya.
Tri juga menekankan bahwa proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan. Lahan yang terdampak bencana harus melalui tahap pembersihan dan pemulihan tanah sebelum diolah kembali. Ia menjelaskan bahwa tahapan teknis ini penting untuk memastikan kualitas lahan tetap layak untuk produksi pangan jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa pengalihan fokus cetak sawah sangat dimungkinkan secara kebijakan. “Prinsipnya dimungkinkan karena anggarannya tahun depan ada. Tinggal kita mengalihkan locus-nya dulu,” tegasnya.
Langkah ini membuka peluang percepatan rehabilitasi lahan pertanian di Sumatera. Pemerintah diharapkan memperkuat koordinasi teknis agar pemulihan berjalan efektif dan mendukung stabilitas pangan nasional dalam jangka panjang.
Baca Juga : “Badan Gizi Nasional Perluas Program MBG ke Tenaga Pendidikan“
