PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memperkuat konektivitas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) melalui angkutan kewajiban pelayanan publik (PSO) senilai Rp2,78 triliun pada tahun 2026.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuraini Dessy, menegaskan penugasan dari pemerintah menjadi fondasi penting bagi Pelni untuk menyediakan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah 3TP. “Penugasan ini memungkinkan Pelni menghadirkan layanan transportasi laut yang aman, andal, dan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Rangkaian Penugasan dan Layanan yang Diperluas
Pada 2026, Pelni mendapat mandat untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 8 trayek tol laut, dan 1 trayek khusus kapal ternak. Penugasan tersebut ditetapkan melalui Penandatanganan Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis dan PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi 2026 bersama Kementerian Perhubungan.
Penandatanganan dilakukan oleh Nuraini Dessy bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Budi Mantoro, dan disaksikan Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan. Selain itu, penandatanganan kegiatan pelayanan publik kapal perintis dilakukan PPK Perintis Pangkalan Teluk Bayur dan Kepala Cabang Pelni Jakarta, Dicky Dermawandi, serta diikuti secara daring oleh 15 kantor cabang Pelni.
Beberapa perjanjian tambahan juga ditandatangani, termasuk pengoperasian kapal rede untuk angkutan perairan pelabuhan, subsidi operasi kapal ternak, dan layanan angkutan barang di laut dengan tarif terjangkau. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni, Kokok Susanto, menegaskan langkah ini mendukung ketahanan pangan nasional serta stabilitas distribusi barang di wilayah 3TP.
Fokus Pelayanan Publik dan Nilai Strategis Angkutan Laut
Nuraini Dessy merinci alokasi anggaran PSO tahun 2026: Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang, Rp135 miliar untuk subsidi tol laut, Rp48,5 miliar untuk kapal rede, dan Rp13 miliar untuk kapal ternak. Dengan penugasan ini, Pelni memastikan trayek-trayek angkutan laut tetap beroperasi dengan standar keselamatan dan kualitas pelayanan tinggi.
“Kami menegaskan komitmen Pelni untuk mengoperasikan semua trayek dengan layanan yang aman, handal, dan inklusif, mendukung pemerataan pembangunan di daerah 3TP,” ujar Nuraini.
Kokok Susanto menambahkan bahwa angkutan barang dan kapal ternak memainkan peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan, distribusi hewan ternak, dan stabilitas harga. “Kapal ternak memungkinkan distribusi hewan secara efisien antar-pulau, sehingga harga daging tetap stabil,” jelas Kokok.
Dampak Jangka Panjang dan Strategi Nasional
Penguatan konektivitas 3TP melalui PSO menjadi bagian dari strategi nasional untuk pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, dan ketahanan pangan. Dengan dukungan teknologi, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran tepat, Pelni berupaya meningkatkan akses masyarakat di wilayah terluar dan tertinggal ke layanan transportasi laut yang terjangkau.
Selain mempermudah mobilitas warga, layanan ini juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal yang mengandalkan transportasi laut untuk distribusi produk. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan transportasi publik yang inklusif.
Dengan adanya penugasan PSO 2026, Pelni tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan nasional. Layanan angkutan penumpang, barang, dan ternak diharapkan menjadi fondasi strategis bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah 3TP.
