interpnn – Menkeu Purbaya berencana menambah dana abadi pendidikan sebesar Rp13 triliun yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat investasi jangka panjang di sektor pendidikan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut belum dapat disalurkan pada 2025. “Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang enggak bisa,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam (21/10/2025). Ia menambahkan, Kementerian Keuangan masih menunggu detail teknis arahan dari Presiden sebelum memproses penambahan dana tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna menyampaikan rencana untuk memperkuat LPDP melalui penambahan modal dari dua sumber utama. Pertama, dana hasil pengembalian kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang telah diserahkan ke pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan. Kedua, hasil efisiensi dan penghematan anggaran dari berbagai pos belanja negara.
“LPDP akan saya tambahkan. Uang dari efisiensi dan hasil korupsi yang dikembalikan sebagian besar kita investasikan ke LPDP,” tegas Presiden Prabowo.
Tambahan dana ini diharapkan memperluas jangkauan beasiswa LPDP, terutama untuk bidang strategis seperti teknologi, riset, dan pendidikan vokasi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai dana abadi pendidikan saat ini mencapai sekitar Rp144 triliun. Jika rencana baru ini terealisasi, totalnya akan mendekati Rp157 triliun.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global.
Baca Juga: “Cek Kesehatan Gratis 46 Juta Warga, Satu Tahun Prabowo-Gibran“
Prabowo Instruksikan Menkeu Purbaya Investasikan Rp13 Triliun Sitaan Korupsi ke LPDP
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan Rp13 triliun hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) ke program investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pembiayaan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Prabowo menegaskan, dana hasil sitaan korupsi serta efisiensi anggaran negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, khususnya pendidikan. “Kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan, uang hasil efisiensi dan dari para koruptor itu sebagian besar kita investasikan di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang Rp13 triliun kepada Menteri Keuangan. Dana tersebut berasal dari pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya. “Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan kepada Menteri Keuangan. Sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” jelas Prabowo.
LPDP selama ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam mendanai beasiswa bagi pelajar dan peneliti unggulan di dalam maupun luar negeri. Menurut data Kementerian Keuangan, nilai dana abadi LPDP kini mencapai lebih dari Rp144 triliun dan telah membiayai lebih dari 40.000 penerima beasiswa.
Jika tambahan dana Rp13 triliun terealisasi, LPDP diharapkan mampu memperluas cakupan pembiayaan pendidikan, terutama di bidang teknologi, riset strategis, dan pengembangan inovasi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: “59 Warga Korea Selatan Dipulangkan dari Kamboja“
Leave a Reply